Oleh Muhammad Taufiq SH MH
(Ketua DPC Peradi dan Ikadin Kota Surakarta)
MESKI telah satu dasawarsa tidak lagi menjabat presiden, ‘’kharisma’’ Soeharto ternyata masih amat besar. Terbukti sakitnya mantan presiden yang berkuasa 32 tahun itu tetap mendapat perhatian publik nasional dengan berita yang selalu menjadi head lines di media cetak, elektronik maupun online. Seolah-olah rakyat ingin mengetahui perkembangan detik per detik mantan pemimpinnya tersebut.
Padahal, jika Soeharto sampai wafat, tidak begitu signifikan dengan nasib mayoritas rakyat Indonesia yang masih miskin. Jika berpedoman pada kriteria World Bank dengan patokan makan USD 2 per orang per hari, jumlah penduduk miskin 49,5 persen atau 108 juta orang dari 220 juta penduduk Indonesia. Jika berpedoman pada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan patokan makan hanya Rp 170 ribu per bulan per orang, jumlah penduduk miskin hanya 37,7 juta orang.
Namun, yang jelas, saat ini Indonesia masih tergolong negara miskin dan GNP per kapitanya hanya bisa disejajarkan dengan Vietnam. Sesungguhnya rakyat miskin tidak peduli apakah Soeharto akhirnya sembuh atau wafat. Yang penting bagi mereka adalah kesejahteraan meningkat dengan mampu membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
Dengan demikian, mengapa sekarang berita tentang sakitnya Soeharto begitu gencar di media massa, padahal tidak akan berpengaruh signifikan terhadap nasib rakyat miskin di Indonesia? Jelas kematian Soeharto akan berdampak pada konfigurasi kekuasaan elite politik nasional, apalagi menjelang pemilu dan pilpres. Meski sudah tidak berkuasa, Soeharto masih memiliki pengaruh cukup kuat dalam perpolitikan nasional. Apalagi, presiden dan wakil presiden adalah mantan ‘’murid-murid’’ Soeharto di ABRI dan Golkar dulu.
Kedua institusi kekuasaan itulah, selain birokrasi, yang menjadi pilar utama penyokong kekuasaan Orba selama 32 tahun. Tanpa ketiganya yang berbaju militer dan sipil, sulit kekuasaan mampu bertahan amat lama di bumi Nusantara.
Orde Baru
Orde Baru muncul di tengah-tengah reruntuhan bangsa pasca G 30 S/ PKI 1965. Saat itu terjadi tragedi nasional dengan pembunuhan para jenderal yang disusul terbunuhnya hampir satu juta jiwa yang mayoritas pengikut komunis. PKI dianggap bertanggung jawab dalam mengawali tragedi nasional tersebut.
Tragedi 1965 hanya bisa disamakan dengan tragedi Bosnia dan Rwanda (1990-an) serta pemusnahan rakyat Kaukasus oleh Yosef Stalin pada 1940-an.
Meski masih menjadi kontroversi dalam berbagai buku tentang Soeharto dan tragedi 1965, apakah Soeharto pahlawan ataukah justru pengkhianat, yang jelas Soeharto yang paling diuntungkan dengan tragedi nasional tersebut. Terbukti Soeharto kemudian berkuasa menggantikan Soekarno, bahkan kekuasaannya jauh lebih lama daripada Soekarno yang hanya 22 tahun.
Kekuasaan Soeharto tidak hanya paling lama, tetapi paling besar di Nusantara sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, hingga Mataram Islam. Tak ada satu pun raja atau sultan yang besar kekuasaannya melebihi Soeharto. Karena itu, pantaslah jika Soeharto dijuluki Kaisar Nusantara.
Kekuasaan Soeharto yang ditopang dengan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) tersebut semakin kukuh dari waktu ke waktu. Memang, kekuasaannya pernah guncang ketika terjadi Peristiwa Malari (1974). Namun, Soeharto mampu mengonsolidasi kekuasaan setelah mundurnya Pangkopkamtib Jenderal Sumitro yang dianggap sebagai rival Soeharto setelah Jenderal Nasution berhasil dibungkam.
ABRI melalui dwifungsinya benar-benar dimanfaatkan Soeharto untuk memperkukuh kekuasaan dari lini militer, sementara birokrasi dan Golkar diperdaya Soeharto dari lini sipil.
Policy Islam
Setelah berkuasa lebih dari dua dasawarsa, Soeharto mulai menyadari kalau policy Orba yang selama ini selalu mendiskreditkan umat Islam dengan policy Islamo-fobia perlu ditinggalkan dengan berusaha merangkul kembali umat Islam.
Namun, hal itu dilakukan Soeharto bukan dengan ikhlas, tetapi semata-mata untuk memperpanjang kekuasaan dengan menjadikan Islam sebagai pilar keempat penopang kekuasaannya setelah ABG.
Untuk menarik simpati umat Islam, pada 1991 Soeharto bersama Ibu Tien melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tidak hanya itu, sebelumnya Soeharto memelopori pembentukan UUPA, UU Pendidikan Nasional, dan pendirian ICMI (1991) dengan B.J. Habibie sebagai tokohnya.
Mengapa di akhir kekuasaan Soeharto, policy Orba bergeser ke arah Islam? Selain Soeharto ingin mendapat dukungan dari umat Islam yang mayoritas, juga karena tokoh militer dan intelijen Orba yang selama ini dinilai anti-Islam seperti Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Sujono Humardhani, dan Jenderal Benny Moerdani telah tersingkir dari panggung kekuasaan.
Ali Moertopo dan Sujono Humardhani karena meninggal dunia, sedangkan Benny Moerdani diberhentikan Soeharto dari Panglima ABRI justru menjelang SU MPR 1988. Padahal, triumvirate jenderal Orba itulah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap proses deislamisasi umat Islam Indonesia.
Saking hebatnya Ali Moertopo sebagai kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) dan orang kedua setelah Soeharto, sampai mantan PM Singapura Lee Kwan Yew pernah menjuluki Ali Moertopo sebagai the most powerful assistance of president, (Adian Husaini, 1996).
Namun, tampaknya policy Islam Soeharto tersebut dinilai berbahaya oleh Barat, terutama AS, sehingga mengerahkan CIA dan para agen bayarannya di Indonesia untuk menumbangkan Orba, persis seperti ketika CIA berperan menumbangkan Soekarno. Ini terbukti Soeharto kemudian lengser pada 21 Mei 1998.#
